Langsung ke konten utama

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Korupsi Proyek Kereta Api DJKA Medan


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penahanan dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pada Senin (1/12), KPK resmi menahan dua tersangka baru yang diduga kuat terlibat dalam pengaturan tender proyek di wilayah Medan. Kedua tersangka tersebut adalah:

MHC (Muhlis Hanggani Capah), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) DJKA yang menjabat sebagai PPK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan.

EKW (Eddy Kurniawan Winarto), seorang Komisaris PT Tri Tirta Permata.

💰 Dugaan Suap Mencapai Rp 12,33 Miliar

Kedua tersangka ini diduga menerima suap total sekitar Rp 12,33 miliar dari pihak rekanan.

MHC diduga menerima sekitar Rp 1,1 miliar sebagai imbalan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam lelang proyek jalur kereta, termasuk proyek Stasiun Medan.

EKW diduga menerima bagian yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp 11,23 miliar. EKW diyakini memiliki pengaruh dan kedekatan dengan pejabat struktural di Kemenhub, yang memungkinkannya memfasilitasi pemenangan lelang bagi rekanan yang memberikan suap.

Penahanan ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada April 2023. Hingga saat ini, total tersangka yang telah ditetapkan dalam rangkaian kasus korupsi proyek jalur kereta api di berbagai wilayah (termasuk Jawa, Sumatera, dan Sulawesi) mencapai 19 orang.

KPK menyatakan akan terus mendalami kasus ini, termasuk menelusuri keterlibatan pejabat Kemenhub di tingkat yang lebih tinggi.

#KPK #KorupsiDJKA #BeritaTerkini #KasusKorupsi #Kemenhub

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BANJIR DAN LONGSOR DI SUMATERA UTARA

  Medan, 2 Desember 2025 — Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih berada dalam kondisi darurat bencana pasca-banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi akibat curah hujan ekstrem. Pemerintah Provinsi telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana menyusul dampak kerugian yang masif. Menurut data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 Desember 2025, Sumut menjadi wilayah dengan angka korban jiwa tertinggi secara nasional dalam bencana ini, dengan total 217 jiwa meninggal dunia dan 209 jiwa masih dinyatakan hilang. Sementara itu, lebih dari 600 warga dilaporkan mengalami luka-luka dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi. Wilayah yang paling parah terdampak meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kota Sibolga, dan Mandailing Natal. Kerusakan infrastruktur kritis sangat parah, menyebabkan beberapa ruas jalan utama, termasuk jalur vital Tarutung–Sibolga dan beberapa akses di Mandailing Natal, terputus total. Tim gabungan SAR, yang terdiri dari Basarnas, ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kalapas Enemawira Dinonaktifkan Pasca Dugaan Pemaksaan Napi Muslim Konsumsi Daging Anjing

  JAKARTA, 2 DESEMBER 2025 – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Enemawira, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, inisial CS, resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Keputusan cepat ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM menyusul laporan dugaan pelanggaran serius, yaitu pemaksaan narapidana (napi) beragama Islam untuk mengonsumsi makanan nonhalal, termasuk daging anjing. Respons Cepat dan Sidang Kode Etik Dugaan tindakan indisipliner dan keji ini pertama kali mencuat pada akhir November, memicu kecaman luas karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beragama di lingkungan lapas. Pihak Ditjenpas mengonfirmasi bahwa penonaktifan CS dari jabatannya bertujuan untuk memastikan proses pemeriksaan dan sidang kode etik berjalan secara objektif tanpa potensi intervensi. "Kami telah mengeluarkan surat perintah pemeriksaan dan penonaktifan per hari ini, 2 Desember 2025, dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kemenhut Akui Telusuri Potensi Ilegal Logging di Balik Kayu Hanyut

JAKARTA , 2 Desember 2025 – Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menelan ratusan korban jiwa telah memicu kontroversi publik yang meluas. Pemicu utamanya adalah temuan ribuan gelondongan kayu yang hanyut terseret air bah, yang menguatkan dugaan adanya praktik deforestasi dan pembalakan liar (illegal logging) di kawasan hulu . Bantahan Awal dan Klarifikasi Kemenhut Awalnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menduga bahwa sebagian besar kayu yang terbawa arus berasal dari pohon yang tumbang di kawasan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL) yang terlanda longsor, bukan semata-mata hasil pembalakan liar. Namun, pernyataan ini segera menuai kritik dari masyarakat dan organisasi lingkungan yang menuding Kemenhut berupaya mengalihkan isu. Menanggapi tekanan publik, Kemenhut akhirnya mengeluarkan klarifikasi. Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menegaskan bahwa penjelasannya tidak pernah...
Posting Komentar
Baca selengkapnya